Jakarta, – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengusulkan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung di tingkat desa. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pupuk bagi petani dan mengurangi biaya yang dibebankan kepada mereka.
Mekeng menyatakan bahwa cara efisien untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menyalurkan pupuk melalui pengusaha lokal di desa dan bermitra dengan bank yang memiliki jaringan luas, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang dapat menjangkau daerah pedesaan.
“Melibatkan BRI link yang ada di desa akan mengoptimalkan kerja sama dengan pengusaha lokal. Ini akan efektif memangkas biaya yang selama ini membebani bisnis pupuk,” ungkap Mekeng dalam pernyataannya di Jakarta.
Politisi Golkar ini juga menyebutkan bahwa kini banyak pengusaha lokal yang siap berperan dalam distribusi pupuk di desa. BRI berperan penting dalam memberikan dukungan modal kerja kepada pengusaha yang mungkin mengalami kendala finansial dalam pembelian pupuk.
Menurut Mekeng, selama ini, tingginya harga pupuk disebabkan oleh proses distribusi yang umum dilakukan dari kabupaten. Dengan penjualan pupuk langsung di desa, melalui pengusaha lokal, diharapkan harga akan lebih terjangkau. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi peran mafia yang mengganggu alur distribusi pupuk.
Mekeng menjawab keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang menyatakan ketidaksiapan mereka terlibat dalam sistem distribusi pupuk yang baru. Mereka mengungkapkan kesulitan akibat perubahan skema distribusi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Di depan anggota DPR, Mekeng mengakui tantangan yang dihadapi Gapoktan dalam berperan sebagai mitra distributor pupuk. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, BRI diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi.
Usaha untuk berkolaborasi dengan BRI sejalan dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, yang bertujuan mempersingkat rantai distribusi langsung dari pabrik hingga tangan petani.
“BRI tidak hanya dapat memberikan modal kerja bagi pengusaha, tetapi juga membantu membangun toko distribusi pupuk di desa. Ini akan mengeliminasi biaya tinggi yang dikeluarkan petani untuk memperoleh pupuk dari kota,” tambahnya.
Mekeng juga menekankan pentingnya pemberantasan praktik mafia dalam distribusi pupuk yang selama ini merugikan petani dan mengakibatkan lonjakan harga. Tanpa menuntaskan isu mafia, pelaksanaan Perpres tidak akan berjalan efektif.
“Jika isu mafia ini tidak diatasi, maka implementasi Perpres akan terganggu dan sulit bagi pemerintah mencapai swasembada pangan yang menjadi prioritas di era kepemimpinan saat ini,” pungkasnya.
