Jakarta, ECNETNews – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran belanja untuk Kementerian Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebanyak 86 K/L akan mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun depan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan II telah melaporkan perkembangan RAPBN 2025 kepada Presiden terpilih. “Dari hasil penelitian yang dilakukan, alokasi anggaran untuk K/L meningkat dari Rp 1.094,6 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun,” tuturnya dalam rapat Banggar di Kompleks DPR RI, Jakarta, tanggal 11 September 2024.
Berdasarkan informasi dari Isa, K/L yang menerima anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi sebesar Rp 166,26 triliun, diikuti oleh Polri dengan Rp 126,62 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun, dan Kemendikbud Ristek Rp 93,60 triliun.
Berikut adalah daftar anggaran belanja 86 K/L untuk tahun 2025 berdasarkan urutan Kode BA:
- 001 MPR Rp 969,20 miliar
- 002 DPR Rp 6,69 triliun
- 004 BPK Rp 6,15 triliun
- 005 MA Rp 12,68 triliun
- 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun
- 007 Setneg Rp 2,47 triliun
- 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun
- 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun
- 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun
- 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun
- 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun
- 018 Kementan Rp 29,37 triliun
- 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun
- 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun
- 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun
- 023 Kemendikbud Ristek Rp 93,60 triliun
- 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun
- 025 Kemenag Rp 79,16 triliun
- 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun
- 027 Kemsos Rp 79,58 triliun
- 029 KLHK Rp 6,23 triliun
- 032 KKP Rp 6,22 triliun
- 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun
- 034 Kemenko Polhukam Rp 277,31 miliar
- 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar
- 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar
- 040 Kemenpar Rp 1,76 triliun
- 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar
- 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar
- 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar
- 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar
- 050 BIN Rp 7,04 triliun
- 051 BSSN Rp 1,32 triliun
- 052 Wantanas Rp 54,67 miliar
- 054 BPS Rp 5,70 triliun
- 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun
- 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun
- 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar
- 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun
- 060 Polri Rp 126,62 triliun
- 063 BPOM Rp 2,56 triliun
- 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar
- 065 BKPM Rp 681,88 miliar
- 066 BNN Rp 2,45 triliun
- 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun
- 068 BKKBN Rp 4,40 triliun
- 074 Komnas HAM Rp 160,52 miliar
- 075 BMKG Rp 2,82 triliun
- 076 KPU Rp 3,06 triliun
- 077 MK Rp 611,48 miliar
- 078 PPATK Rp 354,56 miliar
- 083 BIG Rp 352,29 miliar
- 084 BSN Rp 223,87 miliar
- 085 Bapeten Rp 156,72 miliar
- 086 LAN Rp 328,49 miliar
- 087 ANRI Rp 293,79 miliar
- 088 BKN Rp 798,34 miliar
- 089 BPKP Rp 2,47 triliun
- 090 Kemendag Rp 1,85 triliun
- 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun
- 093 KPK Rp 1,23 triliun
- 095 DPD Rp 1,30 triliun
- 100 KY Rp 184,53 miliar
- 103 BNPB Rp 1,42 triliun
- 104 BP2MI Rp 494,61 miliar
- 106 LKPP Rp 166,71 miliar
- 107 Basarnas Rp 1,49 triliun
- 109 KPPU Rp 105,37 miliar
- 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar
- 111 BNPP Rp 267,14 miliar
- 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun
- 113 BNPT Rp 626,40 miliar
- 114 Setkab Rp 428,95 miliar
- 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun
- 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun
- 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun
- 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar
- 119 Bakamla Rp 1,08 triliun
- 120 Kemenko Marves Rp 274,09 miliar
- 121 BPIP Rp 374,43 miliar
- 123 LPSK Rp 229,92 miliar
- 124 BRIN Rp 5,84 triliun
- 125 Bapanas Rp 329,96 miliar
- 126 OIKN Rp 6,39 triliun
- 127 Barantin Rp 1,42 triliun
- Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun
