Jakarta, ECNETNews – Konteks politik Indonesia saat ini sedang diwarnai oleh ketegangan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menegaskan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian dan persatuan antara kedua entitas tersebut tidaklah sederhana.
Ujang menyebutkan bahwa tantangan yang ada membuat proses rekonsiliasi menjadi semakin rumit. “Saya melihat bahwa memang perdamaian di antara mereka agak sulit dan konflik ini tampaknya dapat meluas,” ungkapnya pada Senin, 12 Agustus 2024.
Ia juga menambahkan bahwa masih terdapat harapan untuk menyelesaikan konflik ini, tergantung pada adanya pihak ketiga yang dapat menjadi mediator. Pihak ketiga ini diharapkan memiliki kedudukan atau otoritas yang memadai untuk mediasi dan rekonsiliasi.
Ujang meyakini bahwa pemerintah memiliki peran yang paling efektif dalam menyelesaikan perseteruan ini. “Masalah ini dapat terselesaikan jika ada pihak ketiga yang mampu mendamaikan. Siapa? Saya meyakini tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah,” tambahnya.
Perseteruan ini bermula dari pembentukan Panitia Khusus Haji oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama. Kritik tajam datang kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dan semakin memanaskan situasi pada Agustus 2024.
Konflik ini telah mengguncang stabilitas sosial masyarakat, khususnya komunitas Nahdliyin yang merasa khawatir akan dampak negatif terhadap keamanan di daerah mereka.
Di tengah ketegangan ini, PKB sedang mempersiapkan Muktamar yang akan dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa agenda muktamar lebih fokus pada pemilihan ketua umum dan isu-isu politik ke depan, tanpa membahas konflik dengan PBNU.
Namun, Sekjen PBNU, Gus Ipul, mengkritik perubahan mendadak dalam jadwal muktamar, yang sebelumnya direncanakan di akhir tahun. Ia menilai keputusan tersebut mencurigakan, menandakan adanya hal yang disembunyikan, sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua pihak.
