Kamis, 19 September 2024 – 18:42 WIB
Jakarta – Badan Anggaran DPR RI memperingatkan pemerintah akan potensi gelombang pengangguran akibat tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada paruh pertama tahun ini, terutama di sektor tekstil.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa dari Januari hingga Juli 2024, terdapat 32.064 pekerja yang mengalami PHK. Lonjakan ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran.
Said menekankan pentingnya pemerintah untuk cermat dalam menghadapi dampak PHK tersebut. “Pemerintah harus waspada terhadap gelombang pengangguran yang terjadi sejak awal 2024, dengan total 32.064 pekerjaan terputus, dan hampir setengahnya berasal dari sektor tekstil. Selain itu, terdapat juga peningkatan pengangguran di kelompok pekerja paruh waktu,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 September 2024.
Said menjelaskan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen, dengan selisih signifikan antara desa dan kota, yakni 11,97 persen di desa dan 7,09 persen di kota.
“Pemerintah perlu memprioritaskan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan dengan lebih intensif. Langkah ini dapat menekan laju urbanisasi dan juga mendorong program kemandirian pangan nasional,” jelas Said.
Menurut laporan dari lembaga penelitian, total pekerja yang mengalami PHK dari Januari sampai Juli 2024 meningkat sebesar 21,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini paling banyak terjadi di Jakarta dengan 7.469 pekerja, diikuti Banten dengan 6.135 pekerja, dan Jawa Barat dengan 5.155 pekerja.
Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK ini, terutama yang terkait dengan produksi ekspor, yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu, sektor teknologi juga turut mengalami gelombang PHK akibat banyak startup yang menghadapi kesulitan pendanaan, memaksa mereka untuk melakukan pengurangan tenaga kerja.
