Minggu, 28 Juli 2024 – 22:42 WIB
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan izin tambang oleh pemerintah. Dia mengaitkan hal ini dengan prinsip yang diusung oleh Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Haedar Nashir sebelumnya.
“Selama ini, aktivitas pertambangan batubara sering kali dihubungkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Oleh karena itu, kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelolaan tambang yang mereka lakukan akan dilakukan secara bertanggung jawab dan mematuhi kaidah pelestarian lingkungan,” ungkap Eddy pada 28 Juli 2024.
Eddy menekankan bahwa Muhammadiyah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan izin tambang ke depannya. “Semoga aspek praktik penambangan yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, serta manfaat bagi ekonomi umat menjadi prioritas Muhammadiyah dalam pengelolaan izin tambang ini,” tambahnya.
Dia juga menyatakan kesiapan Komisi VII DPR RI untuk mendampingi Muhammadiyah dalam memilih mitra yang tepat dan profesional untuk mengelola tambang, agar nama baik Muhammadiyah tidak tercoreng oleh pelaku usaha yang tidak profesional.
Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, profesional, dan bermanfaat untuk peningkatan ekonomi umat. “Dengan profesionalitas dan komitmen yang tinggi, kami percaya bahwa pengelolaan tambang ini dapat menjadi role model bagi kesejahteraan umat,” tutup Eddy, yang juga anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat III untuk Kota Bogor dan Cianjur.
Muhadjir Effendy Dilantik Sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah
Muhammadiyah baru saja menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen organisasi dalam mengelola sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
28 Juli 2024
