Jakarta, ECNETNews – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan demonstrasi mahasiswa yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap yang dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, serta sejumlah wilayah lain pada Senin, 17 Februari 2025.
“Tidak masalah (Prabowo didemo mahasiswa),” ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.
Ia menambahkan bahwa Prabowo bersikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan, tetapi berharap agar kritik tersebut bersifat konstruktif dan bukan negatif.
“Kami terima aspirasi itu dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya,” lanjut Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya bersifat membangun, bukan hanya sekadar negatif dan merusak.
“Jangan ada kritik yang cenderung negatif, apalagi yang menimbulkan perpecahan dan energi yang tidak produktif,” tambahnya.
Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir dengan kericuhan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang menyampaikan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Aksi demo mulai berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB dengan orasi dan penyampaian tuntutan. Situasi semakin memanas ketika terjadi pelemparan benda ke arah aparat keamanan.
Seorang petugas kepolisian meminta peserta aksi untuk tidak melakukan provokasi, termasuk melempar barang ke arah petugas, pada sekitar pukul 18.00 WIB.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan kepada Pemerintahan Prabowo, yang meliputi:
- Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis; batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional yang merampas hak rakyat; dorong reforma agraria yang sesungguhnya.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang mengancam kritik di lingkungan akademik.
- Hapuskan multi-fungsi ABRI untuk menjaga demokrasi.
- Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
- Cabut Instruksi Presiden yang mengancam sektor pendidikan dan kesehatan rakyat.
- Evaluasi program makan bergizi gratis agar bermanfaat nyata bagi masyarakat.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk kesejahteraan akademisi.
- Desak penerbitan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang memperkuat impunitas.
- Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih.
- Tolak revisi peraturan tata tertib DPR yang berpotensi disalahgunakan.
- Reformasi Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan menghapus budaya represif.
