Kamis, 19 Desember 2024 – 14:35 WIB
Riyadh, ECNETNews – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) menekankan pentingnya memasukkan isu Palestina dalam setiap kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken.
Blinken mengungkapkan bahwa menyelesaikan isu Palestina adalah kunci untuk mencapai stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dan memastikan keamanan Israel.
Menlu AS tersebut menambahkan bahwa gencatan senjata di Gaza perlu dilakukan terlebih dahulu, dan setelah itu, fokus utama harus pada stabilitas kawasan yang mencakup keamanan Israel. “Kuncinya adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi,” ungkap Blinken.
Ia juga berharap pemerintahan mendatang dapat menyelesaikan kesepakatan ini, asalkan tercapai ketenangan di Gaza dan adanya jalur yang kredibel menuju negara Palestina.
Meskipun terdapat laporan dalam setahun terakhir bahwa Arab Saudi mungkin bersedia melonggarkan tuntutannya sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan, Riyadh tetap konsisten dalam pendiriannya yang menuntut untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan batasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Washington, di bawah pemerintahan Biden, menghadapi kritik karena dianggap gagal dalam menanggapi serangan Israel dan mencegah apa yang banyak sebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.
Blinken menyoroti bahwa Arab Saudi tetap berpegang pada tuntutannya sebelum serangan pada 7 Oktober dan kini semakin yakin akan pentingnya jalur yang jelas menuju negara Palestina. “Penduduk Saudi sangat prihatin dengan situasi di Palestina dan kondisi yang terjadi sejak 7 Oktober,” katanya.
Dia juga mencatat bahwa meskipun warga Israel saat ini enggan mendiskusikan negara Palestina akibat serangan Hamas, terdapat harapan bahwa ketika konflik di Gaza mereda, dialog dan visi untuk masa depan yang aman bisa kembali dipertimbangkan.
Mengenai potensi solusi satu negara, Blinken menyatakan bahwa, dengan 7 juta warga Israel dan 5 juta warga Palestina yang ada, akan lebih realistis untuk melihat kemungkinan hidup berdampingan dalam kerangka dua negara yang menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Menurutnya, meskipun Israel mungkin keberatan, ada peluang untuk mencapai rencana waktu dan kondisi tertentu sebagai langkah menuju pembentukan negara Palestina. “Orang Palestina perlu mengetahui bahwa negara mereka akan terwujud dalam jangka waktu tertentu, sementara Israel harus yakin bahwa keamanan mereka akan terjamin,” tambahnya.
